HMI Samarinda Gelar Aksi Jilid II di Fuel Terminal, Tagih Transparansi Data Distribusi BBM
HMI Cabanh Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di Fuel Terminal Samarinda, Jalan Cendana, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Selasa (13/10/2026). (Foto: Retno/Headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda kembali menggelar aksi unjuk rasa di Fuel Terminal Samarinda, Jalan Cendana, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam aksi jilid II tersebut, mahasiswa mendesak PT Pertamina Patra Niaga membuka data distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Samarinda.
Aksi bertajuk “Samarinda Darurat Energi, Penghasil Minyak tapi Ngantri, Pertamina Sembunyi” itu merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya. HMI menilai permintaan data yang dijanjikan pihak Pertamina belum dipenuhi, padahal informasi tersebut dianggap penting untuk menelusuri penyebab kelangkaan BBM yang dikeluhkan masyarakat.
Kepala Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan HMI Cabang Samarinda, Muhammad Shefa, mengatakan pada aksi pertama pihaknya mendapat janji dari perwakilan Fuel Terminal Samarinda melalui Sales Branch Manager Regional Kalimantan untuk menyelesaikan data yang diminta dalam waktu 3 x 24 jam.
Namun, hingga aksi kedua digelar, data tersebut belum diterima oleh pihaknya. Kondisi itu membuat HMI kembali mendatangi Fuel Terminal Samarinda dengan membawa tuntutan tambahan, yakni meminta komisaris Pertamina yang bertugas di Samarinda dicopot.
“Data yang kami minta itu distribusi bahan bakar yang ada di SPBU di Kota Samarinda. Sebatas data itu saja. Karena ini akan menjadi titik awal dan komparasi ke kota-kota lainnya di Kalimantan Timur,” ujar Shefa diwawancarai usai aksi.
Shefa bilang, data distribusi BBM diperlukan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kelangkaan di Samarinda. HMI ingin menelusuri apakah persoalan tersebut berkaitan dengan kuota BBM, infrastruktur distribusi, atau faktor lain.
Shefa menyayangkan permintaan tersebut belum membuahkan hasil. Ia menyebut pihaknya mendapat penjelasan bahwa data yang diminta tidak dapat dibuka kepada publik. Oleh karena itu, HMI berencana menempuh langkah lanjutan untuk mempersoalkan masalah kelangkaan BBM di Samarinda.
“Setelah ini kita akan ambil langkah untuk menuju ke jenjang yang lebih serius, untuk mempersoalkan masalah kelangkaan ini,” katanya.
Meski demikian, Shefa belum memastikan bentuk aksi lanjutan yang akan dilakukan. Menurutnya, keputusan tersebut akan dibahas bersama kader HMI Cabang Samarinda setelah mengevaluasi hasil aksi jilid II.
Communication and Relations PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Kahfi Haqi Arasyi, mengatakan perusahaan mendukung keterbukaan informasi publik. Namun, penyampaian informasi tetap harus mengikuti ketentuan perundang-undangan dan mempertimbangkan jenis data yang diminta.
Dijelaskannya, informasi yang dimohonkan perlu terlebih dahulu dipilah berdasarkan kewenangan instansi serta klasifikasinya, apakah termasuk informasi yang wajib tersedia setiap saat, wajib diumumkan secara berkala, atau dikecualikan. Pertamina juga perlu memastikan data yang disampaikan telah terverifikasi dan diaudit agar tidak menimbulkan kekeliruan di masyarakat.
“Kita perlu memilah data-data mana yang menjadi ranahnya instansi kami ataupun ranah yang menjadi instansi rekan-rekan koordinator,” ujar Kahfi.
Menanggapi permintaan HMI terkait skema distribusi BBM dari Pertamina Patra Niaga ke SPBU di Samarinda, Kahfi mengatakan diperlukan koordinasi lebih lanjut untuk memperjelas data spesifik yang dibutuhkan. Menurutnya, permohonan informasi dapat disampaikan melalui beberapa mekanisme, termasuk surat resmi maupun forum diskusi, sesuai ketentuan yang berlaku.
Mekanisme tersebut diperlukan agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan tepat dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. “Kami perusahaan tentunya menaati aturan apa pun itu, baik itu informasi ataupun aturan hukum yang lainnya. Tentunya kami juga ada bagian atau pihak fungsi terkait yang mengelola di ranah tersebut,” demikian Kahfi Haqi Arasyi. (Retno)
Pos terkait
Pos Terbaru
