Hasil Diskusi dengan Kepala Otorita IKN, Wabup Kukar Akui Banyak Hal Belum Jelas
Wabup Kukar Rendi Solihin. (Andri)HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin mengaku sudah bersilaturahmi dengan Kepala Otorita IKN Nusantara Kaltim, Bambang Susantono. Dari silaturahmi keduanya, banyak hal yang didiskusikan terkait penetapan IKN Nusantara.
Ada hal yang sudah jelas dari konsekuensi lepasnya sebagian wilayah Kukar menjadi kawasan IKN. Namun, kata dia, ada juga hal-hal yang belum jelas sehingga butuh pembahasan lebih lanjut.
“Saya sudah ketemu dengan kepala otoritas IKN, beberapa kali, ” ungkap Rendi, di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, belum lama ini.
Dia mengatakan, hal-hal yang dibahas bersama kepala otorita seperti batas dan zona wilayah, konektivitas wilayah, hingga ekspose program kerja Pemkab Kukar dalam mendukung IKN secara penuh.
Menurut Rendi, hal-hal lain yang belum clear seperti masalah daerah pemilihan (Dapil) anggota DPRD untuk 2024, hingga pemetaan pembiayaan pembangunan. “Jika ada kecamatan yang lepas dari Kukar, maka pembiayaannya bakal dibangun otorita IKN, ” sebut Rendi.
Rendi menambahkan, ada empat kecamatan di Kukar yang bakal masuk wilayah IKN yaitu Samboja dan Muara Jawa secara penuh serta sebagian kecamatan Loa Janan dan Loa Kulu. Akibatnya, wilayah Kukar semakin menyusut.
“Kita belum bisa meniru PPU yang sudah mempersiapkan pemekaran kecamatan yang masuk wilayah IKN, ” ucapnya.
Yang lebih membingungkan lagi, sebut Rendi, soal pokir DPRD Kukar yang terpilih melalui sejumlah Dapil. Jika kecamatan masuk wilayah IKN, maka apakah tetap memperjuangkan pokir atau tidak?
“Nasib anggota DPRD saat ini belum ada kejelasan. Jika nantinya masuk wilayah IKN, maka pembinaan konsituen akan berpindah, termasuk dapil mereka juga bakal berpindah,” ungkapnya.
Rendi juga khawatir Kukar bakal mengalami pengurangan pendapatan dari dana perimbangan Migas. Itu dampak dari empat kecamatan penyumbang pendapatan besar Kukar menjadi milik IKN.
“Makanya, saya intruksikan kepada Perusda dan OPD untuk gencar mencari usaha yang memberikan dampak peningkatan PAD sehingga dari pendanaan kita sudah siap ketika berpisah dari IKN, ” pungkasnya.
Penulis: Andri
Editor: MH Amal
Related posts
Terbaru
