src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Teks: Kabid Bina Usaha dan Perdagangan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Hotlan Silalahi. Foto: (Riska/headlinekaltim.co) HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Kabid Bina Usaha dan Perdagangan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Dskoperindag) Berau, Hotlan Silalahi mengaku kekurangan armada operasional untuk pengawasan di lapangan. Mengingat, hanya ada satu armada yang digunakan oleh 4 bidang di Diskoperindag Berau.
“Sehingga yang sudah kita jadwalkan untuk melakukan pengawasan terkadang terkendala, karena Armada dipakai bidang lain,” ungkapnya.
Sementara masyarakat itu mengeluh harus cepat, itulah yang menjadi permasalahan. Pihaknya juga sudah mengusulkan terkait penambahan kendaraan operasional namun sampai sekarang belum ada persetujuan.
“Usulan penambahan armada itu mulai Tahun 2023, memang itu vital karena pengawasan itu tidak boleh dikatakan harus dilaksanakan sekali sebulan,” tuturnya.
Dikatakannya, apa yang menjadi pengaduan masyarakat segera ditangani dan harus dilihat faktanya di lapangan. Hal inilah yang menjadi keterbatasan dalam menyusun pengawasan dengan fasilitas dan anggaran yang seadanya.
“Terkadang kendaraan pribadi dipakai untuk melakukan pengawasan di lapangan, jadi pengawasan di lapangan ini Jadi kurang maksimal,” ucapnya.
Namun, pihaknya tetap berusaha sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM), anggaran dan operasional yang ada. Untuk itu, Hotlan berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk melengkapi fasilitas terkait dengan penambahan armada di Diskoperindag Berau, karena menurutnya, ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Bagaimana kami melakukan pengawasan dengan benar sementara armadanya itu terbatas sekali. Tetap kami usulkan kembali di tahun ini,” bebernya.
Menurutnya, tidak mungkin pihaknya melakukan pengawasan ke lapangan tidak menggunakan surat tugas karena sampai ke-13 Kecamatan. Hotlan juga meminta bantuan dari media, jika ada temuan-temuan di lapangan untuk bisa dilaporkan dan didokumentasikan ke pihaknya.
“Karena itu juga sangat membantu kami dengan keterbatasan jangkauan yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Kalau ada temuan di lapangan bisa disampaikan, nanti kami lakukan pengawasan lapangan,” jelasnya.
Sebelumnya memang ada beberapa pengaduan dari masyarakat, setelah pihaknya mengecek di lapangan hal itu sudah berkurang.
“Tapi kalau pengawasan ini terus dilakukan konsisten maka laporan yang disampaikan masyarakat terkait LPG dan sebagainya, saya yakin akan tertib,” pungkasnya. (Riska)