Anggota DPRD Kutim Abdi Firdaus Ingatkan Penyelenggaraan APBD 2023 Multiyears Tahun Jamak Wajib Penuh Kehati-Hatian
HEADLINEKALTIM.CO, SANGATTA – Pada pandangan fraksinya anggota DPRD Kutim sekaligus badan Kehormatan Dewan Abdi Firdaus, SH (Bang Afi), Kamis (30/11) 2022 mengapresiasikan positif dinamika yang dinamis terhadap hasil kesepakatan bersama pengesahan APBD 2023 Kutim tahun jamak Multiyears.
“Mengacu pada APBD Kabupaten Kutai Timur 2023 adalah sebesar 5,99 12 Triliun Rupiah. Oleh karena itu kami dari Fraksi Partai Demokrat sangat mengapresiasi dan turut berbangga atas tercapainya kesepahaman bersama ini,” terang Abdi Firdaus legislatif dari parpol Demokrat.
Abdi atau akrab disapa Bang Afi percaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dibawa kepemimpinan Bupati Drs H Ardiansyah Sulaiman., MSi bersama Wabupnya DR H Kasmidi Bulang ST MM telah mampu membuktikan kerja keras dan pemikiran demi kemasalahatan masyarakat terutama peningkatan infrastruktur.
“Kami juga berharap Pemkab Kutim mampu memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Kutim,” terang Bang Afi.
Bang Afi mewakili Demokrat turut memberikan apresiasi suportnya dengan catatan, dalam hal tersebut Demokrat memahami bahwa infrastruktur dasar ini diperlukan biaya yang sangat besar.”Terlebih jika melihat wilayah kabupaten Kutai Timur yang sangat luas maka pembangunan infrastruktur Ini juga pasti memerlukan waktu yang tidak sebentar oleh karena itu kami juga mengingatkan dan berpesan kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan infrastruktur dasar ini harus memiliki data yang akurat di mana pemerintah harus jeli melihat mana infrastruktur yang lebih prioritas untuk dibangun sehingga daya dukung terhadap tema pembangunan yaitu pembangunan sentra ekonomi yang didukung peranan publik yang berkualitas dapat dan tepat pada sasarannya,” tegasnya.
Dirinya menambahkan pada penyelenggaraan APBD tahun 2023 termasuk Multiyears Demokrat mengingatkan Pemkab Kutim pada pelaksanaannya dapat dilakukan upaya mawas diri penuh kehatian – hatian. “Diperlukannya tranparansi serta regulasi yang telah diamanatkan dalam PP Nomor 12 tahun 2019 serta kawan-kawan DPRD Kutai Timur dapat benar-benar menjalankan fungsi controlling dalam mengawal APBD Kabupaten Kutai Timur,” tutup Bang Afi.(adv/rin)
Related posts
Terbaru
