Anggaran Terbatas, DPRD Tekankan Program Pembangunan Lebih Selektif
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Talisayan. (Foto: Riska/headlinekaltim.co) HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran daerah hingga Rp1,7 triliun berdampak besar terhadap realisasi berbagai program pembangunan di kampung-kampung di Kabupaten Berau.
“Meski sebelumnya banyak usulan pembangunan telah dialokasikan, keterbatasan anggaran membuat kami harus menata ulang prioritas program yang dianggap paling mendesak bagi masyarakat,” jelasnya.
Pada pembahasan awal kebijakan anggaran, pemerintah daerah sebenarnya telah mengakomodasi banyak usulan dari kepala kampung. Berbagai program pembangunan, termasuk jalan usaha tani, infrastruktur dan lainnya, sempat direncanakan dengan alokasi anggaran yang cukup besar.
“Banyaknya usulan itu sempat membuat kami optimistis Musrenbang bisa menghasilkan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di kampung,” ucapnya.
Namun, kondisi berubah setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan pemotongan hingga Rp1,7 triliun. Dampaknya, sejumlah program yang sebelumnya direncanakan untuk kampung dan kecamatan belum dapat direalisasikan.
“Banyak proposal pembangunan, baik dari kampung, kecamatan, pendidikan, maupun layanan kesehatan, yang belum bisa ditindaklanjuti,” ucapnya.
Meski demikian, pihaknya berkomitmen untuk tetap mengutamakan program yang benar-benar menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Di tengah keterbatasan anggaran, DPRD Berau mendorong kepala kampung untuk lebih selektif dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“Salah satu kebutuhan yang paling banyak disampaikan masyarakat saat reses adalah pembangunan jalan usaha tani,” bebernya.
Menurutnya, infrastruktur tersebut sangat penting karena sebagian besar masyarakat bergantung pada sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit. Kondisi jalan yang kurang memadai dinilai menyulitkan petani dalam mengangkut hasil produksi, sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi warga.
Kata dia, pembangunan jalan usaha tani diharapkan dapat menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. “Dengan penentuan prioritas yang tepat, pembangunan di tingkat kampung diharapkan tetap berjalan optimal meskipun di tengah keterbatasan anggaran,” pungkasnya.” (Riska/Adv12)
Related posts
Terbaru
