Pemotongan Dana Transfer Daerah, Kaltim Minta Pusat Kaji Ulang
Dialog panel Menyikapi Kebijakan Efisiensi Transfer Keuangan Daerah dan Upaya Menuju Transformasi Ekonomi Provinsi Kaltim. (ist)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) menggelar kegiatan Dialog Panel “Menyikapi Kebijakan Efisiensi Transfer Keuangan Daerah dan Upaya Menuju Transformasi Ekonomi Provinsi Kaltim” di ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Senin 22 September 2025.
Ketua Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) Edy Sofyan memantik diskusi dengan seruan agar semua pihak mencari terobosan konkret demi menyelamatkan pembangunan daerah dari dampak kebijakan pemotongan TKD. “Sudah saatnya kita melakukan tindakan representatif. “Kita harus punya pemikiran-pemikiran baru agar pembangunan berkelanjutan tidak terganggu,” tegas Edy.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyebut dialog ini adalah wujud aspirasi masyarakat yang bermartabat.
Dia mengingatkan bahwa pemotongan dana transfer yang diatur dalam PMK Nomor 56 Tahun 2025 jelas akan memengaruhi jalannya program pembangunan Kaltim dan kabupaten/kota.
“Pemotongan TKD jangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan pelayanan lainnya, Kami tidak menolak kebijakan nasional, aspirasi ini akan kami bawa ke pemerintah pusat terhadap pemotongan TKD,” imbuhnya.
Orang nomor satu di Kaltim ini menekankan pentingnya dukungan fiskal memadai, mengingat Kaltim adalah salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara, khususnya dari sektor sumber daya alam (SDA).
Wakil Gubernur Seno Aji menyoroti fakta bahwa Kaltim menyumbang hampir Rp 1.000 triliun PDRB kepada pemerintah pusat. Menurutnya, pemotongan dana transfer seharusnya tidak diberlakukan secara seragam.
“Pemotongan, semisalnya ada sebaiknya di bawah 20 persen, dan hal ini sudah kita sampaikan kepada Presiden dan Menteri Keuangan agar Kaltim mendapatkan perhatian khusus,” ungkapnya.
Seno Aji juga mendorong semua elemen, termasuk anggota DPR RI dan DPD RI asal Kaltim,untuk aktif untuk melobi pusat. “Provinsi lain seperti Sulawesi Selatan berhasil menarik dana APBN besar dengan menjalin relasi kementerian. Kita juga harus bergerak,” pungkasnya. (msd)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya
Related posts
Terbaru
