Namun, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Sukotjo menyebut pemotongan anggaran sebesar ini masih sangat aman.
“Dari APBD senilai Rp 12 triliun, kita pangkas guna efisiensi sebesar Rp 1 triliun, dan ini masih aman. Sebab, kita pernah menjalankan APBD senilai Rp 4-5 triliun setahunnya,” ungkap Sukotjo, Senin 17 Februari 2025, di aula Bappeda Kukar.
Dari efisiensi tersebut, pos anggaran perjalanan dinas paling banyak dipangkas. Dari semula Rp 462 miliar, dipangkas 50 persen menjadi Rp 231 miliar. “Nilai perjalanan dinas yang kita pangkas sama dengan APBD daerah lain,” jelasnya.
Pemkab Kukar, tambah Sukotjo, masih menunggu arahan pusat terkait efisiensi. Berdasarkan rapat bersama BPKP, anggaran hasil efisiensi akan dialihkan ke lima sektor yaitu kesehatan, pendidikan, kemiskinan, stunting dan UMKM.
“Kami tetap memantau perkembangan di masyarakat, terkait efisiensi anggaran yang kami lakukan,” ucapnya.
Menanggapi efisiensi anggaran yang mencapai Rp 1 triliun dari perjalanan dinas, Bupati Kukar Edi Damansyah mengaku bahagia. “Kalau perjalanan dinas dipangkas sebesar 50 persen ya bahagia saja,” ucap Edi.
Dia meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak usah banyak berdebat dan cukup mengikuti arahan dari atas. “Sudah tidak usah lagi pejabat ke Batam dan Bali, sudah saya pesankan sejak lama, banyakin perjalanan dinas ke kecamatan-kecamatan,” tegasnya.(Andri)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
