Tindaklanjuti Imbauan Mendagri, Wali Kota Samarinda Batasi Perjalanan Dinas Pejabatnya
Wali Kota Samarinda Andi Harun menjawab pertanyaan wartawan. (msd/headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pejabat daerah tidak melakukan flexing atau memamerkan kemewahan, terutama di tengah situasi sensitif pasca-aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia sejak 25 Agustus 2025.
Imbauan tersebut disampaikan Mendagri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemandagri pada Selasa 2 September 2025.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan sepakat dengan Mendagri. Sudah sewajarnya kepala daerah bijak melihat situasi nasional seperti ini. Perjalanan luar negeri memang sebaiknya tak dilakukan.
Bahkan, untuk perjalanan dinas di dalam negeri yang tidak penting seharusnya ditunda. Solusinya, memanfaatan teknologi informasi sebagai alternatif. “Kalau urusannya masih bisa dilakukan dengan media online atau zoom meeting, sebagaiknya kita gunakan media tersebut karna lebih efektif dalam efesiensi,” imbuhnya.
Andi Harun menilai saat ini ada dua kondisi yang harus direspon secara bijaksana oleh kepala daerah. Pertama, pemerintah daerah harus fokus dalam menjaga keamanan dan ketertiban pada saat kondisi seperti ini. Kedua, harus melakkan penghematan belanja alias efisiensi anggaran.
“Stabilitas dan efesiensi, sama-sama penting untuk kita jaga karena dua-duanya sangat penting. Jadi, tidak saja ke luar negeri, tapi ke luar daerah yang tidak ada urgensinya itu bisa ditunda,” ungkapnya. (msd)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya
Related posts
Terbaru
