Utang Pemkab ke Kontraktor Rp 829 M, DPRD Kukar Setuju Jika Ajukan Pinjaman ke Bankaltimtara
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.(Sumber : Andri/Headlinekaltim)HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – DPRD Kukar memberi sinyal lampu hijau, jika Pemkab Kukar ingin berutang ke Bankaltimtara guna membayar kontraktor yang telah menyelesaikan kegiatan pada tahun 2025. Ini karena belum ada tanda-tanda transfer dana tambahan dari pemerintah pusat.
“Silahkan saja jika mengharuskan utang ke Bankaltimtara,” sebut Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, Rabu 18 Februari 2026.
Yani setuju dengan rencana pinjaman ke perbankan karena beban utang APBD 2025 dibebankan di APBD 2026. Utang akan menganggu rencana pembangunan tahun ini. Hanya saja, jika Pemkab harus berutang ke Bankaltimtara, maka pasti akan ada bunga bank yang melekat. “Tidak mungkin tidak ada bunga kalau kita lakukan pinjaman,” sebutnya.
Cara membayarnya agar tidak membebani APBD, saran dia, penyertaan modal ke Bankaltimtara bisa dipotong langsung. “Atau pada saat pembagian deviden, bisa juga potong langsung. Atau bisa juga tarik penyertaan modal dulu, baru dibayarkan ke bank plat merah tersebut,” paparnya.
DPRD, tambah Yani, akan lakukan pertemuan dalam waktu dekat dengan Bankaltimtara untuk membicarakan lebih lanjut terkait rencana utang dan skema pembayarannya. “Semoga ada solusi terbaik, untuk menyelesaikan pembayaran utang ke kontraktor,” jelasnya.
Sekretaris Daerah Kukar Sunggono memastikan, tahap awal proses review melalui Itwil Kukar sudah selesai, walau masih ada yang dinyatakan kurang. Dari hasil review, utang Pemkab mencapai Rp 829 miliar.
Terkait rencana utang ke Bankaltimtara, kata dia , hanya sebagai alternatif jika kondisi arus kas dana Kukar alami hambatan. “Kalau transfer pusat lancar, antara Maret atau April sudah bisa dibayarkan utang ke kontraktor,” jelasnya.(Andri)
Related posts
Terbaru
