HEADLINEKALTIM.CO, PENAJAM – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas ) Suharso Monoarfa berharap peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara (IKN) dilaksanakan pada bulan April 2021 atau pada bulan Ramadan tahun ini.
“Jika segala sesuatunya telah terpenuhi, maka diharapkan bulan suci Ramadan tahun ini sudah dapat dilakukan peletakan batu pertama proyek IKN di Kabupaten PPU,” katanya kepada awak media saat meninjau langsung titik nol lokasi pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU, Senin, 12 April 2021.
Jika semua persyaratan terpenuhi, pemerintah pusat menargetkan pemindahan IKN akan secepatnya dilakukan. Bahkan, jika memungkinkan, tahun 2021 bisa dilakukan.
“Kita berharap pemindahan IKN itu dapat dilakukan tahun ini. Karena lebih cepat lebih baik,” kata Suharso didampingi Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi M Fadjroel Rachman, Gubernur Kaltim Isran Noor, Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud dan sejumlah rombongan dari kementerian terkait.
Suharso membeberkan, tanggal 17 Agustus 1945 itu jatuh pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi momentum dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta.
Karena itu, kata dia, Ramadan tahun ini juga sangat bagus menjadi momentum peletakan batu pertama IKN di PPU. “Kami berharap semua ketentuan itu dapat terpenuhi secepatnya sehingga pemindahan IKN itu sudah dapat dilakukan pada tahun ini, ” ungkapnya.
Dia juga mengungkapkan, pembiayaan pembangunan IKN tidak akan memberatkan APBN karena nantinya melibatkan pihak swasta.
“Caranya seperti kita kalau beli mobil tidak mampu. Kita mengangsur sehingga suatu saat mobil itu menjadi milik anda. Begitu juga cara pembangunan yang akan kita laksanakan nantinya,” jelasnya.
Suharso juga memastikan aspek lingkungan adalah salah satu elemen penting yang akan terus menjadi perhatian utama pemerintah. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PPN/Bappenas memastikan pembangunan akan memperhatikan pelestarian lingkungan.
“Pembangunan ini memperhatikan lingkungan hidup, bahkan kita berencana mengembalikan hutan yang sudah rusak. Semua hitungan dalam proses perencanaan dan rancangan ibu kota negara sudah diperhitungkan. Prosesnya sudah mengikuti kaidah yang bisa diterima dan paling penting tidak melanggar undang-undang,”pungkasnya.
Penulis: Teguh
Editor: MH Amal
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
