HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG- Jumlah warga Kutai Kartanegara yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun ini mengalami penurunan signifikan. Penerima ditetapkan oleh sistem nasional penerima bantuan oleh Kemensos RI.
Akibatnya, di lapangan, banyak petugas Dinsos Kukar yang menjadi sasaran kemarahan warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan. “Tahun lalu, penerima BPNT 30.344 KK. Akhirnya, terkoreksi di tahun ini menjadi 23.241 KK penerima BPNT, ” ungkap Sekretaris Dinsos Kukar, Abidin, Kamis 4 Maret 2021, kepada headlinekaltim.co.
Abidin menjabarkan, beberapa penyebab penurunan jumlah data penerima. Mulai dari ketidaksesuaian data pribadi penerima bantuan, penerima bantuan sudah dianggap mandiri secara ekonomi, serta beberapa anggota keluarganya ada yang bekerja.
“Ini berdasarkan data survei di lapangan secara visual, calon penerima sudah memiliki empat motor, atau sudah miliki satu mobil. Maka data itu akan dimasukan ke Sistem Kemensos, akhirnya Kemensos menetapkan yang bersangkutan tidak bisa menerima bantuan BPNT lagi,” jelasnya.
Ketika sudah ditetapkan Kemensos, penerima sebelumnya banyak yang protes ke petugas Pusat kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang ada di desa. Padahal, penetapan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan, Pemkab hanya menginput data calon penerima bantuan.
“Jika sudah punya mobil, tapi keukeuh ingin dimasukan sebagai penerima BPNT, maka rumahnya harus mau ditempeli stiker bertuliskan keluarga miskin Kukar. Saat ditawari opsi tersebut, mereka menolak ditempeli stiker, ” jelasnya.
BPNT yang diterima masyarakat miskin tersebut berupa sembako serta bahan pangan lainnya dengan nominal barang Rp 200.000 per bulannya.
