“Di sana, banyak sekali lulusan SMK yang tidak diakomodir oleh perusahaan yang ada di sana. Termasuk lembaga sertifikasi yang saat ini belum ada di PPU” kata Legislatif dari fraksi Gerindra ini.
Reza berjanji, seluruh persoalan yang disampaikan oleh MKKS se-kabupaten PPU akan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, khusus OPD yang menangani masalah pendidikan.
“Untuk masalah itu semua, kita berbicara masalah biaya. Kita berharap, Bosda dan Bosnas akan kita tingkatkan,” tutupnya. (Advetorial)
Penulis : Ningsih
