HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Keberadaan mobil Polymerase Chain Reaction (PCR) di Samarinda hingga kini masih menjadi misteri.
Pasalnya, sejak diumumkan oleh Pemkot Samarinda terkait pembeliannya pada bulan Agustus lalu, hingga kini mobil tersebut tidak dijumpai “beredar” di Samarinda.
Asisten I Pemkot Samarinda Tejo Sutanoto juga mengamini “misteri” mobil PCR tersebut.
Menurut dia, pihaknya pun sudah meminta informasi kepada Dinas Kesehatan terkait keberadaan mobil tersebut.
“Seyogyanya tanggal 22 September kemarin dan berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan sudah sampai. Tapi sampai sekarang, kami lihat belum ada,” ujarnya saat dikonfirmasi Headlinekaltim.co, Jumat 2 Oktober 2020.
Disinggung soal kendala pengadaan mobil PCR, Tejo mengaku tidak mengetahui. “Saya belum tahu apa kendalanya, mungkin bisa diklarifikasi ke Dinas Kesehatan karena kalau saya jawab takut salah,” akunya.
Menurut Tejo, terkait mobil PCR tersebut, Dinas Kesehatan langsung berkoordinasi dengan Wali Kota Samarinda.
“Koordinasi ke saya belum karena semua di bawah kendali Pak Walikota. Kalau ini menyangkut kebutuhan mendesak, memang benar apalagi dengan kondisi seperti ini,” katanya.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti juga mempertanyakan keberadaan mobil PCR tersebut.
Sebelumnya, Dinkes beralasan ada kendala pengiriman dan menjanjikan mobil PCR akan sampai pada awal September lalu.
“Belum komunikasi lagi dengan Dinkes. Saya dijanjikan awal September kemarin, katanya waktu itu akan datang. Alasannya terhalang proses pengiriman. Tapi katanya juga waktu itu sudah dikirim dari sana (Jakarta,Red.), ternyata sampai sekarang belum ada,” kata Puji.
Menurutnya, mobil PCR tersebut dibanderol seharga Rp 1,2 sampai Rp 2 miliar untuk 2 unit sesuai harga tertera di e-Katalog. Proses pembayaran pembelian mobil tersebut dilakukan dua tahap.
“Proses pembayaran memang masih separuh, jadi belum lunas. Katanya kemarin bisa dikirim dulu barangnya,” katanya.
“Saya sangat menyesalkan ya, karena mobil PCR itu dibeli dengan uang APBD dan kenapa hanya dibayar separuh, sedangkan dana waktu itu Rp 350 miliar khusus untuk penanganan COVID-19. Walaupun setelah dikoreksi di APBD Perubahan akhirnya disahkan tinggal Rp 85 miliar. Ini kan memang sangat dibutuhkan,” pungkasnya.
Penulis: Ningsih
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim