23.3 C
Samarinda
Sunday, May 16, 2021

Kemenristek Bubar, Balitbangda: Tak Ada Bantuan Dana Penelitian

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Sejak menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kutai Kartanegara tahun 2017, Ahmad Hardi Dwi Putra mengatakan tidak pernah mendapatkan bantuan dalam bentuk kegiatan dan dana untuk riset dari Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) RI.

Kegiatan riset di Balitbangda hanya mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kukar. “Kami pernah datangi Kemenristek dan menanyakan, apakah ada celah bantuan riset untuk daerah, jawabannya agak berat untuk dapatkan bantuan di Kemenristek, ” jelas Hardi, Selasa 13 April 2021, di ruang kerjanya.

Hardi juga tidak mengetahui kenapa Kemeristek sulit sekali memberikan bantuan. Kata dia, saat menjabat Kepala Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan, banyak sekali bantuan yang mengalir ke Kukar.

Hardi menuturkan, tahun ini, dana yang dialokasikan untuk penelitian umum berkurang drastis jika dibandingkan dengan tahun lalu. “Tahun ini, kita dapat porsi Rp 2,6 miliar, sedangkan tahun lalu mendapatkan anggaran Rp 5 miliar,” ucapnya.

Dari anggaran tersebut, akan dipakai untuk empat kegiatan riset. Ada kegiatan riset yang belum selesai tahun lalu, tahun ini dilanjutkan lagi, seperti penelitian Kerajaan Mulawarman Kecamatan Muara Kaman.

Baca Juga  Aliansi Rakyat Kukar Tuntut KPU Tolak Rekomendasi Bawaslu RI

“Ada juga agenda, fasilitasi kajian BUMDes serta sistem Informasi Daerah, kajian indeks partisipasi masyarakat (IPM) dan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM). Ada juga kegiatan mempatenkan 13 varietas lokal Kukar,” jelasnya.

Terkait penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud, Hardi memastikan itu tak berpengaruh hingga ke daerah. Sebagian pemerintah menggabungkan Balitbangda dengan Badan Perencananaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Contohnya di Balikpapan dan Kutai Barat, dengan nama Bappeda dan Litbang.

Baca Juga  Sunggono Jabat Plh Bupati Kukar hingga Pelantikan Edi-Rendi

“Semua tergantung Pemdanya masing-masing, kalau Kukar belum mengarah kepada penggabung dengan Bappeda,  meski daerah lain bergabung, ” paparnya.

Seperti diketahui, Rapat Paripurna DPR akhirnya menyetujui Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 tentang Pertimbangan Pengubahan Kementerian yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 8 April sebelumnya.

Dari putusan tersebut DPR menyetujui penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek. Kemudian DPR juga menyetujui pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan sebagai implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penulis: Andri
editor: MH Amal

Komentar

- Advertisement -spot_img

LIHAT JUGA

- Advertisement -spot_img

TERBARU

spot_img
Komentar