Anggota Komisi IX DPR RI Ini Soroti Malaria hingga Lapangan Kerja di IKN Nusantara
Anggota DPR RI Alifuddin.(foto: ningsih)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masuk dalam ring satu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Namun, ancaman penyakit Malaria masih menghantui. Bahkan, saat ini, PPU masih menjadi daerah tertinggi kasus Malaria se-Kaltim dan berstatus zona merah Malaria.
Kendati beberapa upaya penanggulangan penularan Malaria terus digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU bersama dengan Tim Badan Otorita IKN, tetapi kasus baru selalu muncul.
Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin mengatakan, penetapan Kaltim sebagai Ibu Kota Negara menjadi sebuah kebanggaan, bukan hanya bagi warga Kaltim, Kalimantan saja, tetapi seluruh Indonesia.
Meski demikian, diakuinya, di lokasi yang ditunjuk untuk pembangunan IKN tidak terlepas dari beberapa ancaman, seperti Malaria. Dia pun mendorong pemerintah untuk benar-benar fokus melakukan pencegahan dengan program-program yang lebih cepat.
Pasalnya, kata Politisi PKS ini, ketika IKN pindah, maka akan diikuti dengan migrasi jumlah penduduk yang tidak sedikit. Jika penanganan Malaria tidak segera dilakukan, maka dikhawatirkan akan menjadi masalah.
“IKN sudah ada undang-undang dan kita sebagai anggota DPR dari pulau Kalimantan tentu mendukung. Namun, yang kami harapkan penanganan Malaria benar-benar difokuskan, ” ucapnya saat ditemui Headlinekaltim.co usai menghadiri sebuah acara yang dilaksanakan di Kecamatan Palaran.
“Kita mendorong tim kesehatan turun ke lapangan sehingga tidak ada lagi potensi penularan dan masyarakat bisa hidup tenang, ” sambungnya.
Tidak hanya menyoroti soal Malaria, Alifuddin juga mengingatkan pemerintah agar memprioritaskan masyarakat Kaltim untuk dapat bekerja di IKN Nusantara.
Masyarakat Benua Etam, lanjutnya, memiliki hak untuk mendapatkan prioritas lapangan kerja dan turut dilibatkan dalam pembangunan IKN.
“Kami harapkan adanya IKN ini masyarakat Kalimantan dan Kaltim khususnya bisa diberdayakan. Jangan sampai ada orang lain yang bekerja, apalagi dari negara asing, kami tidak setuju sekali. Kalau dari provinsi lain masih mending, tapi kalau orang asing jangan sampai terjadi, ” katanya.
“Untuk itu pemerintah harus melatih pemuda-pemuda lokal agar siap bekerja. BLK harus ditingkatkan, sertifikasi digencarkan dan bisa menggandeng, bekerjasama dengan perusahaan swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan masyarakat Kaltim, ” tutupnya.
Penulis : Ningsih
Related posts
Terbaru
